Sebagian pelaku usaha muslim terkadang merasa ragu ketika ingin mengurus legalitas usaha seperti:
- NIB,
- sertifikat usaha,
- perizinan perdagangan,
- atau administrasi bisnis lainnya.
Muncul pertanyaan seperti:
“Apakah mengikuti aturan pemerintah dalam urusan usaha berarti berhukum dengan selain hukum Allah?”
Pertanyaan ini cukup sering muncul, terutama karena Indonesia bukan negara yang secara formal menerapkan syariat Islam sebagai sistem negara, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.
Karena itu, penting memahami masalah legalitas usaha dengan sudut pandang yang ilmiah, tenang, dan proporsional agar seorang muslim dapat menjalankan usaha secara tertib tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.
Islam Mengatur Muamalah dan Kehidupan Manusia
Islam bukan hanya mengatur ibadah seperti:
- shalat,
- puasa,
- zakat,
- dan haji.
Namun Islam juga mengatur:
- jual beli,
- kerja sama usaha,
- hutang piutang,
- etika perdagangan,
- hingga larangan kezaliman dalam bisnis.
Karena itu, seorang muslim memang wajib memperhatikan apakah aktivitas usahanya sesuai dengan syariat atau tidak.
Akan tetapi, tidak semua aturan yang dibuat manusia otomatis bertentangan dengan Islam.
Memahami Jenis-Jenis Hukum
Sebagian ulama menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di tengah masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.
Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bandar bin Nayif Al Mahyaniy Al-’Utaibiy, bahwa secara umum hukum dapat dibagi menjadi tiga:
1. Hukum yang Berdasarkan Syariat Allah
Yaitu hukum yang bersumber dari:
- Al-Qur’an,
- Hadits Nabi ﷺ,
- serta ketentuan syariat yang telah jelas.
Contohnya:
- kewajiban shalat,
- larangan riba,
- haramnya zina,
- kewajiban berlaku jujur,
- dan berbagai hukum syariat lainnya.
Hukum jenis ini wajib diyakini dan diamalkan oleh seorang muslim.
2. Hukum yang Tidak Disebutkan Secara Tegas dalam Syariat, Namun Tidak Bertentangan dengan Islam
Jenis hukum ini biasanya berkaitan dengan:
- administrasi,
- ketertiban masyarakat,
- aturan teknis,
- dan kemaslahatan umum.
Contohnya:
- aturan lalu lintas,
- administrasi kependudukan,
- tata cara penggunaan internet,
- standar keamanan produk,
- dan legalitas usaha seperti NIB untuk UMKM.
Hal-hal seperti ini pada asalnya termasuk perkara muamalah yang boleh diatur selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Karena itu, mengikuti aturan administratif negara tidak otomatis berarti menyelisihi hukum Allah.
3. Hukum yang Jelas Bertentangan dengan Syariat
Inilah aturan yang memang tidak boleh diikuti apabila memerintahkan atau membolehkan kemaksiatan yang nyata.
Contohnya:
- praktik riba,
- perjudian (maisir),
- penipuan,
- suap,
- kezaliman,
- dan transaksi haram lainnya.
Dalam perkara seperti ini, seorang muslim wajib mendahulukan syariat Allah di atas segala aturan manusia.
Bagaimana dengan Legalitas Usaha dan NIB?
Dalam praktiknya, legalitas usaha seperti:
- NIB,
- izin usaha,
- pencatatan usaha,
- atau administrasi UMKM,
lebih banyak berkaitan dengan:
- identitas usaha,
- pendataan,
- ketertiban perdagangan,
- dan pengaturan administratif.
Karena itu, mengurus legalitas usaha pada asalnya termasuk perkara yang dibolehkan selama:
- tidak mengandung unsur haram,
- tidak memaksa kepada kemaksiatan,
- dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
Bahkan dalam banyak kondisi, legalitas usaha justru dapat membantu:
- memperjelas identitas bisnis,
- mengurangi penipuan,
- meningkatkan tanggung jawab usaha,
- dan menjaga kejelasan transaksi.
Yang Lebih Penting Adalah Menjaga Kehalalan Usaha
Memiliki legalitas usaha saja tidak cukup jika praktik bisnisnya tetap melanggar syariat.
Karena itu, seorang muslim tetap wajib menjaga usahanya dari hal-hal yang diharamkan seperti:
- riba,
- perjudian,
- penipuan,
- suap,
- menjual barang haram,
- serta berbagai bentuk kezaliman dalam muamalah.
Legalitas usaha seharusnya menjadi sarana untuk menjalankan bisnis secara lebih tertib dan profesional, bukan sekadar formalitas administratif.
Islam Mengenal Konsep Kemaslahatan
Dalam fiqih Islam terdapat konsep menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.
Karena itu, selama suatu aturan dibuat untuk:
- menjaga ketertiban,
- melindungi masyarakat,
- mengurangi konflik,
- dan tidak bertentangan dengan syariat,
maka pada asalnya hal tersebut dapat diterima dalam muamalah.
Bahkan sepanjang sejarah Islam, para penguasa muslim juga membuat berbagai aturan administratif yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur’an maupun Hadits, selama tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat.
Penutup
Memahami legalitas usaha dalam perspektif Islam perlu dilakukan secara adil dan proporsional.
Mengikuti aturan administratif negara seperti mengurus NIB atau legalitas UMKM tidak otomatis berarti berhukum dengan selain hukum Allah, selama aturan tersebut:
- tidak bertentangan dengan syariat,
- tidak memerintahkan kemaksiatan,
- dan bertujuan menjaga kemaslahatan umum.
Karena itu, seorang muslim dapat tetap menjalankan usaha secara profesional, tertib administrasi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariat dalam bisnis dan muamalahnya.