Dalam fiqih muamalah, perjanjian dikenal dengan istilah akad. Sementara itu, dalam hukum perdata, istilah yang digunakan adalah perjanjian. Meskipun berbeda istilah, keduanya pada dasarnya membahas hal yang sama, yaitu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak.
Namun, ketika mempelajari keduanya, sering muncul kesan bahwa fiqih muamalah dan hukum perdata menggunakan kerangka berpikir yang berbeda. Dalam fiqih muamalah, kita sering menemukan pembahasan mengenai rukun jual beli dan syarat sah jual beli. Sebaliknya, dalam hukum perdata, pembahasan lebih banyak difokuskan pada syarat sah perjanjian tanpa secara eksplisit menggunakan istilah “rukun”.
Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting:
- Mengapa hukum perdata tidak mengenal istilah rukun perjanjian?
- Mengapa fiqih muamalah lebih sering membahas “rukun jual beli” daripada “rukun akad”?
- Mengapa istilah “syarat sah jual beli” lebih populer dibandingkan “syarat sah akad”?
- Apa hubungan antara rukun akad dalam fiqih dengan unsur-unsur perjanjian dalam hukum perdata?
- Apa konsekuensi hukum apabila rukun atau syarat sah suatu akad tidak terpenuhi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dibahas agar dapat dipahami bahwa akad dalam fiqih dan perjanjian dalam hukum perdata sebenarnya merupakan dua konsep yang paralel dan saling berdekatan.
Apakah Fiqih Mengenal Rukun Akad?
Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan mengenai rukun akad secara umum memang tidak selalu disusun dalam bab tersendiri. Karena itu, sebagian orang mengira bahwa fiqih hanya mengenal rukun jual beli atau rukun akad tertentu lainnya, tetapi tidak mengenal konsep umum tentang rukun akad.
Padahal, konsep rukun akad tetap hidup dalam fiqih muamalah, meskipun sering hadir secara implisit dalam pembahasan hukum akad.
Sebagai contoh, dalam kitab Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-‘Am, Mustafa Ahmad Az-Zarqa menjelaskan bahwa akad batil adalah akad yang mengalami cacat pada rukun-rukunnya, yaitu:
- Para pihak (al-‘aqidain)
- Shighah (ijab dan kabul)
- Objek akad (ma’qud ‘alaihi)
Hal ini menunjukkan bahwa fiqih sebenarnya mengenal konsep umum mengenai rukun akad. Hanya saja, tradisi fiqih klasik tidak selalu memulai pembahasan dari teori abstrak, melainkan dari bentuk-bentuk akad yang konkret.
Rukun Akad dalam Fiqih dan Unsur Essentialia dalam Hukum Perdata
Konsep rukun dalam fiqih muamalah sebenarnya memiliki padanan dalam hukum perdata melalui doktrin unsur essentialia.
Dalam fiqih muamalah, apabila rukun akad tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak ada atau tidak pernah lahir.
Hal yang serupa juga dikenal dalam hukum perdata. Apabila unsur essentialia tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap non-existent, yaitu dianggap tidak pernah lahir sebagai suatu perjanjian.
Rukun Akad dalam Fiqih Muamalah
Secara umum, rukun akad terdiri dari:
- Para pihak (al-‘aqidain)
- Shighah (ijab dan kabul)
- Objek akad (ma’qud ‘alaihi)
Unsur Essentialia dalam Hukum Perdata
Dalam hukum perdata, unsur pokok perjanjian meliputi:
- Para pihak sebagai subjek hukum
- Kesepakatan atau pertemuan kehendak
- Objek perjanjian
Jika dibandingkan, keduanya memiliki struktur yang sangat paralel. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum perdata sebenarnya juga mengenal konsep “rukun perjanjian”, hanya saja tidak disebut secara eksplisit dan terserap dalam doktrin unsur essentialia.
Mengapa Fiqih Lebih Sering Membahas Rukun Jual Beli?
Salah satu keunikan fiqih muamalah terletak pada metode penyusunannya. Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan lebih sering dimulai dari akad-akad yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama jual beli (al-buyu’).
Karena itu, kita lebih sering menemukan istilah rukun jual beli dibandingkan rukun akad secara umum.
Hal ini terjadi karena pendekatan fiqih klasik bersifat induktif (istiqra’), yaitu bergerak dari contoh-contoh konkret menuju konsep umum. Para ulama lebih dahulu membahas bentuk-bentuk akad tertentu, lalu dari berbagai pembahasan tersebut disimpulkan kaidah umum mengenai akad.
Dengan demikian, konsep “rukun akad” sebenarnya merupakan hasil generalisasi dari berbagai bentuk transaksi, bukan titik awal pembahasan.
Sebaliknya, hukum perdata menggunakan pendekatan deduktif. Pembahasannya dimulai dari teori umum tentang perjanjian, kemudian diturunkan kepada bentuk-bentuk perjanjian tertentu.
Perbedaan Pendekatan: Induktif dan Deduktif
Perbedaan mendasar antara fiqih muamalah dan hukum perdata sebenarnya terletak pada metode berpikir yang digunakan.
Fiqih Muamalah
- Menggunakan pendekatan induktif
- Bergerak dari praktik menuju konsep
- Berorientasi pada panduan praktis kehidupan
Hukum Perdata
- Menggunakan pendekatan deduktif
- Bergerak dari konsep menuju praktik
- Berorientasi pada sistematika dan abstraksi hukum
Perbedaan pendekatan inilah yang menyebabkan struktur pembahasan fiqih dan hukum perdata tampak berbeda, meskipun substansi keduanya memiliki banyak kesamaan.
Mengapa Istilah “Syarat Sah Jual Beli” Lebih Populer daripada “Syarat Sah Akad”?
Fenomena ini pada dasarnya serupa dengan pembahasan rukun akad. Dalam fiqih klasik, pembahasan mengenai syarat sah biasanya langsung dikaitkan dengan jenis akad tertentu, terutama jual beli, karena jual beli merupakan bentuk akad yang paling dominan dalam kehidupan manusia.
Akibatnya, istilah “syarat sah jual beli” menjadi lebih populer dibandingkan “syarat sah akad”.
Hal tersebut bukan berarti fiqih tidak mengenal konsep umum mengenai syarat sah akad. Namun, sebagaimana pembahasan rukun akad, konsep tersebut lebih sering hadir secara implisit dalam pembahasan akad-akad tertentu.
Pendekatan fiqih yang lebih praktis dan berbasis kasus membuat para ulama lebih menekankan contoh konkret dibandingkan abstraksi teori umum.
Perbandingan Syarat Sah Akad dan Syarat Sah Perjanjian
Selain memiliki kesamaan dalam konsep rukun, fiqih muamalah dan hukum perdata juga memiliki beberapa titik temu dalam pembahasan syarat sah. Namun demikian, keduanya tidak dapat disamakan sepenuhnya karena fiqih muamalah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum perdata.
Dalam hukum perdata, syarat sah perjanjian dikenal melalui Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
- Adanya kesepakatan
- Kecakapan para pihak
- Adanya objek tertentu
- Adanya sebab yang halal
Sementara itu, dalam fiqih muamalah, syarat sah akad tidak selalu dirumuskan secara universal dalam satu formulasi sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Fiqih klasik lebih sering membahas syarat sah pada masing-masing jenis akad secara konkret, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau syirkah.
Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip umum dalam fiqih muamalah yang memiliki kemiripan dengan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata, antara lain:
- Kerelaan para pihak (ridha)
- Kecakapan bertindak (ahliyah)
- Kejelasan objek akad
- Kehalalan objek dan tujuan akad
Jika dibandingkan, terdapat hubungan konseptual yang cukup erat antara keduanya:
| Fiqih Muamalah | Hukum Perdata |
| Ridha | Kesepakatan |
| Ahliyah | Kecakapan |
| Kejelasan objek akad | Objek tertentu |
| Kehalalan objek dan tujuan akad | Sebab yang halal |
Namun demikian, fiqih muamalah tidak hanya menilai sah atau tidaknya akad dari aspek formal semata. Fiqih juga mempertimbangkan dimensi syariat, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), maisir, objek yang haram, serta berbagai larangan syar’i lainnya.
Karena itu, ruang lingkup syarat sah akad dalam fiqih muamalah pada dasarnya lebih luas dibandingkan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata. Suatu perjanjian dapat saja memenuhi syarat sah menurut hukum perdata, tetapi belum tentu sah menurut fiqih muamalah apabila mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.
Sebagai contoh, perjanjian yang berkaitan dengan perjudian, penjualan minuman beralkohol, perdagangan babi, transaksi berbasis riba, atau aktivitas yang mengandung unsur maisir dapat saja dianggap sah menurut hukum perdata apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam fiqih muamalah, akad-akad tersebut dapat dipandang haram, fasid, atau bahkan batil karena objek maupun tujuan akad bertentangan dengan ketentuan syariat.
Demikian pula dengan transaksi yang berkaitan dengan hal-hal yang masih diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama, seperti industri musik, rokok, atau bentuk-bentuk hiburan tertentu. Secara hukum perdata, perjanjian-perjanjian tersebut pada umumnya tetap dianggap sah selama memenuhi syarat formal perjanjian. Akan tetapi, dalam fiqih muamalah, penilaian terhadap keabsahannya dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan ulama mengenai status hukum objek atau aktivitas yang menjadi dasar akad tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa fiqih muamalah tidak hanya memandang akad sebagai hubungan hukum antar manusia, tetapi juga sebagai aktivitas yang terikat dengan nilai-nilai moral dan ketentuan syariat. Oleh karena itu, ukuran keabsahan akad dalam fiqih tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak, melainkan juga pada kesesuaian akad tersebut dengan prinsip halal dan haram dalam Islam.
Konsekuensi Hukum Jika Rukun atau Syarat Sah Tidak Terpenuhi
Dalam fiqih muamalah, tidak terpenuhinya rukun akad menyebabkan akad dianggap tidak ada atau batil sejak awal. Sementara itu, pelanggaran terhadap syarat sah dapat menimbulkan perbedaan penilaian di antara para ulama, apakah akad tersebut termasuk batil atau fasid.
Dalam hukum perdata, akibat hukum juga dibedakan berdasarkan jenis syarat yang dilanggar.
- Pelanggaran syarat subjektif, seperti kesepakatan dan kecakapan, menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (voidable).
- Pelanggaran syarat objektif, seperti objek tertentu dan sebab yang halal, menyebabkan perjanjian batal demi hukum (null and void).
Dengan demikian, baik fiqih muamalah maupun hukum perdata sama-sama mengenal konsep bahwa tidak semua cacat dalam akad atau perjanjian memiliki akibat hukum yang sama.
Kesimpulan
Meskipun menggunakan istilah dan metode pembahasan yang berbeda, fiqih muamalah dan hukum perdata sebenarnya memiliki keselarasan konsep dalam membahas akad dan perjanjian.
Rukun akad dalam fiqih memiliki kemiripan yang sangat erat dengan unsur essentialia dalam hukum perdata. Keduanya sama-sama menentukan apakah suatu akad atau perjanjian dianggap lahir atau tidak.
Demikian pula, syarat sah akad dalam fiqih memiliki banyak kesamaan dengan syarat sah perjanjian dalam hukum perdata, terutama dalam aspek kesepakatan, kecakapan, objek, dan tujuan yang halal.
Perbedaan utama antara keduanya bukan terletak pada substansi, melainkan pada pendekatan keilmuan yang digunakan. Fiqih muamalah cenderung menggunakan pendekatan induktif dan praktis, sedangkan hukum perdata menggunakan pendekatan deduktif dan sistematis.
Dengan memahami hubungan tersebut, dapat dipahami bahwa akad dalam fiqih dan perjanjian dalam hukum perdata bukanlah dua konsep yang bertentangan, melainkan dua pendekatan yang paralel dan saling melengkapi dalam memahami hubungan hukum antar manusia.